SDM Salah Satu Variabel Sukses Pemilu

 Bandung, kpu.go.id- Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu variabel penting kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Aspek SDM merupakan salah satu area yang menjadi fokus reformasi birokrasi. Hal ini disampaikan Anggota KPU, Sigit Pamungkas, saat membuka rapat kerja bidang kepegawaian/SDM di Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/7).

Anggota KPU termuda itu juga meminta agar dicarikan konsep yang tepat untuk mewujudkan SDM yang handal demi suksesnya penyelenggaraan pemilu.

“Perlu dipikirkan bersama bagaimana melahirkan SDM yang benar-benar mampu menunjang keberhasilan pemilu, sehingga Pemilu 2014 lebih baik dari pemilu-pemilu periode sebelumnya,” paparnya.

Untuk dapat membentuk SDM seperti itu, lanjut Sigit, ada delapan area penting agenda reformasi birokrasi, yaitu, pertama, aspek kelembagaan, dimaksudkan melahirkan organisasi yang proporsional-efektif-efisien; kedua, aspek tata laksana, untuk melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Ketiga, aspek peraturan perundang-undangan, guna melakukan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; keempat, aspek SDM aparatur, dimaksudkan untuk melahirkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
Kelima,  aspek pengawasan, bertujuan untuk meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Keenam, aspek akuntabilitas, yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; Ketujuh, aspek pelayanan publik, untuk mewujdkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan; Kedelapan, aspek mindset dan cultural set aparatur, untuk melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
Acara yang dimaksudkan untuk konsolidasi dan penyamaan persepsi kepegawaian itu diikuti oleh para komisioner dan pejabat Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU provinsi seluruh Indonesia. Acara ini berlangsung selama tiga hari (2-4/7).
Selain para komisioner KPU dan jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, dihadirkan juga nara sumber dari Kementerian PAN dan RB, yakni Hasan Abud dan Syamsul Rizal. Materi yang disampaikan adalah Urgensi Implementasi Reformasi Birokrasi serta Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Petunjuk Pelaksanaannya.
Seluruh peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hal itu juga tampak di hari kedua saat Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim, menyampaikan materi tentang kepegawaian.
Menurut Sekjen, ada lima isu penting terkait dengan masalah kepegawaian, yaitu menyangkut alih status, SOP layanan administrasi kepegawaian, Baperjakat, pola karier dan pembinaan PNS, serta mutasi jabatan antar wilayah dalam rangka pengembangan pola karier di lingkungan KPU.
Terkait alih status, salah satu peserta dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan tantangan yang dihadapi adalah masalah take home pay pegawai.
“Orang pada umumnya masih mempertimbangkan take home pay,” ujarnya.
Saat ini PNS di KPU sebagian berstatus dipekerjakan atau ditugaskan dari instansi lain, dan sebagian lain merupakan pegawai organik KPU.
Menanggapi itu, Sekjen KPU memandang perlu adanya upaya percepatan agar pegawai KPU berada dalam satu manajemen.
“Akan dilakukan upaya percepatan agar pegawai KPU dalam satu manajemen,” ucapnya menjawab pertanyaan peserta.
Arif menjelaskan, pola alih status dimulai dari level bawah. Untuk itu alih status untuk sekretaris KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikaji kembali agar mereka mendapat perlindungan memadai sesuai dengan aturan yang ada.
“Alih status di lingkungan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan dikaji kembali,“ tandas Arif.

Selain pemaparan materi, acara juga diisi dengan diskusi/pembahasan kelompok. Topik yang diangkat meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, aparatur, pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, monitoring, dan evaluasi pelaporan. (ams/nia/red. FOTO: nia/hupmas)

Tentang Griya PMI Asri

Perumahan Griya PMI Asri Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal RW 14 Jawa Barat - Bogor
Pos ini dipublikasikan di Komisi Pemilihan Umum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s