Pemutakhiran Data Pemilih Lebih Rumit

SOLO, (PRLM).- Pemutakhiran data pemilih yang akan disusun dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 memiliki tingkat kerumitan lebih besar. Dalam kaitan itu, Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai pelaksana emutakhiran data harus bekerja profesional.

“Artinya, meskipun tugas pemutakhiran data pemilih merupakan pekerjaan sambilan atau part timer, jangan menjadi alasan dalam mendata asal-asalan. PPK dan PPS harus tetap profesional, yaitu bekerja dengan penuh tanggungjawab, tidak berpihak dan mendata secara cermat,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Didik Wahyudiono, seusai melantik 178 anggota PPK dan PPS, di aula kantor KPU Solo.

Didik mengingatkan, PPK dan PPS juga dituntut bekerja cepat karena tanggal 9 April 2013 KPU sudah mulai menerima pendaftaran calon anggota legislatif. Persoalannya adalah, berdasarkan ketentuan UU setiap calon anggota legislatif harus terdaftar sebagai pemilih dan tercatat dalam DPS dan DPT. Terhadap calon anggota legislatif yang belum terdaftar, menurut Ketua KPU Solo, PPS harus memberi catatan.

“Di daerah lain sudah banyak calon anggota legislatif menanyakan apakah dia sudah terdaftar. KPU Solo sudah siap memutakhirkan dan memberikan data pemilih, sehingga pada saatnya tidak timbul masalah,” tandasnya.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menanggapi pernyataan Ketua KPU mengingatkan, sebaik apapun kinerja KPU jika para petugas PPK dan PPS tidak mau bekerja dan memberikan dukungan maksimal akan merepotkan KPU. Terlebih para anggota PPK dan PPS adalah petugas sosial yang bekerja sukarela dan tidak digaji.

“Meskipun bagitu saya percaya anggota PPK dan PPS akan bekerja sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman dalam Pemilu Kepala Daerah yang lalu, PPK dan PPS se Kota Solo menunjukkan prestasi baik. Hal itu karena PPK dan PPS mau bekerja keras, mampu melaksanakan tugas dan bersedia menyediakan waktu untuk tugas mulia tersebut,” katanya.

Tugas yang dilaksanakan PPK dan PPS kali ini, sambung Wali Kota Solo, pada bulan Mei 2013 adalah melaksanakan Pemilihan Gubernur. Setelahitu disusul Pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014. Dalam mengemban tugas nasional itu, Walikota minta ditemani PPK dan PPS yang baru dilantik sampai berakhirnya tahapan Pilpres 2015.

Pada bagian lain, Rudi mengusulkan kepada Badan Anggaran DPRD Kota Solo agar petugas PPK dan PPS mendapatkan fasilitas, setidaknya seperti yang diberikan kepada pengurus RT dan RW berupa seragam. Dia mengusulkan biaya pengadaan seragam PPK dan PPS tersebut dimasukkan dalam anggaran perubahan APBD 2013 (A-103/A-147)***

Tentang Griya PMI Asri

Perumahan Griya PMI Asri Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal RW 14 Jawa Barat - Bogor
Pos ini dipublikasikan di Komisi Pemilihan Umum. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s