MEMBANGUN STRATEGI KEBUDAYAAN

Apa sesungguhnya yang menjadi problem mendasar bangsa post-kolonial dewasa ini seperti Indonesia? Setelah pemilu 2009, kita memang kehadiran drama realis politikus bersih yang terulang tanpa bisa dielakkan; kalah mengenaskan. Dari rezim ke rezim, dari pemilu ke pemilu, drama dan pertarungan atas nama kebangkitan kebudayaan dan moral bersih berputar tanpa skenario baru sehingga tidak menghasilkan kejayaan yang elegan. Sebaliknya muncul dengan wajah buram, menguasai banyak medan pertempuran, tapi kalah telak di akhir perang; banyak di mana-mana, tetapi selalu tak mendapat apa-apa. Dari waktu ke waktu, drama dengan modal moral bersih kalah oleh lupa karena miskin kader dan agenda (kebudayaan). Meninggalkan ingatan untuk menjejer luka-luka baru yang luka lamanya tak tersembuhkan.

Dus, problem bangsa post-kolonial seperti Indonesia ini, kita kehadiran para pemimpin negeri yang berwatak dan bermental kolonial yang suka menajajah bangsanya sendiri. Problem lanjutan dari bangsa post-kolonial adalah dijangkitinya para pememinpin bangsa ini oleh dua virus ganas sekaligus yaitu; virus mitos state dan materialism state. Struktur serta tatanan kenegaraan dibuat sedemikian rupa sehingga menciptakan tatanan kekuasan yang absolut dan menindas. Menindas apa saja yang mengganggu kelanggengan kekuasaan yang lalim tak terkecuali kebudayaan.Karakter dasar dari negara material adalah “meminta rakyat banyak berkorban” yang diimbangi dengan gaya hidup “high class” para aparatus negara. Kenaikan gaji legislatif dan eksekutif yang sangat mencolok disertai “banyaknya orang mati antri dapat BLT” adalah buktinya. Pada fase negara material ini yang dikembangkan baru gagasan individualisme, unitarian, simbolik dan profanitas. Yang sakral, kerumunan dan abstrak memang telah berkurang dan diganti dengan hal-hal baru yang lebih efisien-subtansial. Problemnya, fase negara material ini tidak dibarengi dengan pembangunan karakter dan etos kerja. Padahal pembangunan karakter [character building] adalah prasyarat bagi pembangunan negara secara menyeluruh [nation-state building]. Itu artinya, tanpa karakter yang kuat niscaya etos kerja dan martabat negara tidak akan “hadir” di keseharian kita. Ketika etos kerja melemah maka sinetron kita hanya diisi dengan cerita cinta, tangisan, setan dan episode “lawakan” serta ucapan Tuhan yang diulang-ulang, ritual ibadah yang berlebihan. Ketika kerja tidak dibudayakan maka korupsi menjadi jawaban.

Atas beberapa alasan itulah, pentingnya upaya mendialogkan kembali diskursus “politik kebudayaan” dalam kerangka strategi kebudayaan dalam bingkai Aswaja dan keindonesiaan. Kita harus melihat dengan sangat kritis terhadap negara sekaligus agama yang dalam pergulatannya dengan kebudayaan rakyat cenderung hegemonis. Pergulatan negara dan agama dengan kebudayaan berlangsung tidak seimbang dan subordinatif. Kasus penyelenggaraan Kongres Kebudayaan yang disponsori Departemen Kebudayaan beberapa tahun silam, merupakan contoh paling nyata bagaimana negara mengintervensi kebudayaan. Dengan kongres semacam itu, negara menginginkan lahirnya suatu kebudayaan negara, sesuatu yang tak pernah ada di mana pun! Padahal, kebudayaan selalu lahir dari interaksi antar pribadi atau kelompok sembari menjamin kemerdekaan setiap pesertanya (Gus Dur, 2001). Oleh sebab itu, ia menjadi milik sah suatu masyarakat, bukan milik negara. Oleh karenanya Kongres Kebudayaan seperti selain meniadakan dirinya sendiri (akultural serta ahistoris) juga akan melahirkan kebudayaan semu.

Dalam bahasa Gus Dur, Kebudayaan adalah seni hidup (the art of living) atau kehidupan sosial manusiawi (human social life) yang terbangun atas dasar interaksi sosial sesama manusia, individu maupun kelompok. Kebudayaan, dengan demikian, dapat dikatakan sebagai representasi proses emansipasi seorang manusia atau suatu masyarakat menuju ke arah yang lebih survive. Sebagai representasi dari emansipasi, kebudayaan harus memperoleh ruang terbuka dimana setiap peserta kebudayaan mampu bertindak secara kreatif dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, birokratisasi kebudayaan dengan menyeragamkan derap kehidupan masyarakat hanya akan mengubah kebudayaan ke arah kebalikan dari emansipasi, yakni pembekuan daya cipta masyarakat justru di tengah perubahan besar-besaran.

Dengan demikian keseimbangan kekuatan negara dan masyarakat untuk melahirkan bangsa yang berbudaya mutlak harus diupayakan, dan keseimbangan itu baru tercipta apabila negara telah benar-benar meletakkan tanggungjawab dan wewenang kebudayaan di atas pundak masyarakat sendiri. Pandangan Gus Dur ini mengingatkan kita pada demokrasi yang ia rumuskan sebagai keseimbangan negara-masyarakat yang didambakan hingga akhir hayatnya. Kita tentu masih ingat bagaimana Gus Dur melikuidasi beberapa instansi pemerintahan justru di awal pengangkatannya sebagai presiden. Berkali-kali pula kita mendengar ia bersuara: ”itu kan urusan masyarakat sendiri.” Bahkan ketika menghadapi kenyataan konflik kekerasan di berbagai daerah akhir-akhir ini. Sebuah pertanyaan yang kemudian, ini anehnya, mendapatkan kritik keras sebagai “tidak tegas,” “tidak mampu mengelola konflik” dan sebagainya dari sebagian kalangan elit politik, karena hal itu dianggap cost yang terlalu mahal.

Benarkah bahwa penyerahan sepenuhnya kepada masyarakat itu dimaksudkan hanya untuk menciptakan keseimbangan kekuatan negara-masyarakat? Tidak mungkinkah sekadar berandai-andai, hal itu berkaitan dengan bangunan bangsa kita yang selama ini disusun dengan perekat politik, bukan dengan perekat budaya? Jika pertanyaan yang terakhir ini benar, bisa diduga bahwa, pertanyaan-pertanyaan di atas, kita perlu menwarkan kemungkinan redefinisi dan rekonstruksi keindonesiaan dan kebangsaan kepada masyarakat atas dasar budaya, bukan politik– apalagi ditambah militer!

Terlepas dari itu, desentralisasi kebudayaan mutlak harus diwujudkan. Negara tak lagi boleh mengklaim mempunyai wewenang mengatur kebudayaan, demikian pula agama-agama resmi yang untuk itu biasa mempergunakan otoritas kesuciannya serta kaum terpelajar kota [intelektual] yang suka berbangga akan konstruk-konstruk sepihaknya. Dari sini, terbaca betapa  kita semua sangat tidak menginginkan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan “berwatak” politik-ideologis dan tidak humanis seperti yang selama ini diupayakan oleh birokrasi, sejumlah kaum agama dan kaum intelektual picisan.

Akhir-akhir ini bergejolak di kalangan muda sebuah pertanyaan kritis, masih berfungsikah imaji kolektif kita sebagai Indonesia? Pertanyaan ini mengemuka karena bertubi-tubi prestasi buruk kita dapatkan di dunia; pemenang lomba korupsi, bangsa penghasil teroris, lamban dalam penanganan bencana alam dan negara tidak aman untuk investasi. Dengan sederet prestasi terburuk tersebut, layakkah kita berbangga menjadi bangsa Indonesia? Tentu saja jawabannya sangat tergantung dari “posisi apa” yang sedang kita jalani. Jika posisi kita adalah TKI atau pengangguran, maka jelas, Indonesia tidaklah berarti apa-apa. Sebaliknya jika posisi kita adalah koruptor, teroris dan pejabat pemerintah, maka jelas, Indonesia adalah negeri sorga.

Sesungguhnya kita tahu bahwa nalar, ego dan semangat keindonesiaan bukanlah sebuah warisan yang ditemukan ataupun datang tiba-tiba. Tidak pula merupakan kesadaran suci dan primordial. Dalam bahasa Edward Said (1994), sejarah manusia (Indonesia) adalah konstruksi ideologis yang didasarkan pada satu kombinasi yang ganjil antara “yang empiris” dan “yang imajinatif.” Yang empiris berupa manusia dan tanah, sedang yang imajinatif adalah pikiran dan cita-cita bersama. Nalar-rasa-karya sebagai bangsa Indonesia dengan demikian adalah hasil dari pergulatan emosional, intelektual dan ideologis yang diciptakan, dibangun, dan diperjuangkan bersama-sama bertahun-tahun. Sebab, sebelum tereja sebagai Indonesia, masyarakat Indonesia lahir dan tumbuh dalam komunitas lokal yang masing-masing memiliki identitas, tradisi, bahasa, ruh dan pemimpin yang berasal dari kalangan mereka. Mereka telah menyejarah sebagai produk budaya yang terkait dengan sistem kekuasaan yang bersifat eksternal maupun internal yang melalui “imaji” dan “empirisnya” berbicara dunia di sekitarnya. Baru setelah kemerdekaan maka daerah tadi dilabeli nama baru dengan tulisan “propinsi/kabupaten” dan diberi “jiwa dan ruh” baru yang bernama “jiwa-ruh keindonesiaan.” Persoalannya, apakah kehadiran jiwa-ruh keindonesiaan itu mengganti jiwa-ruh kedaerahan menjadi kenasionalan (from tribal to nation); apakah terjadi “perkawinan” atau “pelenyapan,” terjadi “pertikaian” yang tak kunjung selesai atau justru roman perkawanan yang harmonis?

Kultural dan Politik

Sesungguhnya, bangsa Indonesia adalah “konsepsi kultural” tentang suatu komunitas yang diimajinasikan sebagai  entitas dari warisan teritoral jajahan Belanda.  Sedang  negara Indonesia adalah ‘konsepsi politik’ tentang sebuah entitas yang tumbuh berdasarkan kesadaran politik untuk merdeka dengan meletakkan individu ke dalam kerangka kerakyatan. Dalam kerangka ini, setiap rakyat dipertautkan dengan suatu komunitas politik dalam kedudukan yang sederajat di depan hukum, dengan operasi atas prinsip kekariban dan keadilan.

Persoalannya kemudian mengapa prinsip-prinsip kebangsaan, kenegaraan serta kewarganegaraan semakin hari semakin jauh? Bahkan jauh lebih menjauh setelah dikobarkannya reformasi Mei 98? Ada banyak jawaban, tetapi yang terpenting adalah karena; Pertama, problem Indonesia sesungguhnya adalah keberlangsungan manajemen negara pasca-kolonial yang tak mampu menegakkan kedaulatan hukum, memberikan keamanan dan keadilan bagi warganya. Di dalam ketiadaan keadilan, keamanan dan perlindungan hukum bagi individu untuk mengembangkan dirinya, orang lebih nyaman berlindung di balik  warga-tribus [tribalisme, premanisme, koncoisme dan sektarianisme] ketimbang warga-negara. Persoalan ekonomi-politik yang bersumber dari manajemen negara yang korup menyisakan kelangkaan dan ketimpangan alokasi sumberdaya di rumah tangga kebangsaan. Jika aparatur negara hanya sibuk mengamankan kekuasaan dan dapurnya sendiri, maka individu akan segera berpaling ke sumber-sumber tribus sebagai upaya menemukan rasa “aman.” Di sini persoalan ekonomi-politik yang objektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitias yang subjektif. Kedua, kita belum siap menerima keragaman. Padahal, keragaman bangsa bisa menjadi kekayaan jika negara mampu menjalankan fungsinya sebagai, apa yang disebut Mohammad Hatta, “panitia kesejahteraan rakyat.”

Tentang Griya PMI Asri

Perumahan Griya PMI Asri Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal RW 14 Jawa Barat - Bogor
Pos ini dipublikasikan di Pmi Asri. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s