PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 2007


Untuk mengetahui lebih rinci mengenai pasal-pasal yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, berikut bocorannya untuk Anda baca dan simak.

BAB I : KETENTUAN UMUN

Pasal 1

ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat

ayat (3)

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Pasal 1

ayat (9) 

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Pasal 1

Ayat (10)

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah

BAB IV : JENIS

Pasal 7

Jenis Lembaga Kemasyarakatan  terdiri dari ;

  1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)
  2. Lembaga Adat
  3. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan
  4.  Rukun Tetangga/Rukun Warga
  5.  Karang Taruna
  6. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Pasal 14 

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (4) mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 15 

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14  mempunyai fungsi :

  1. Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya;
  2. Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan Hidup Antar Warga;
  3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V : KEPENGURUSAN

Pasal 19 

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Penduduk Setempat
  3. Mempunyai Kemauan, Kemampuan dan Kepedulian; dan
  4. Dipilih Secara Musyawarah dan Mufakat

Pasal 20

Ayat (1)

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Terdiri Dari;

  1. Ketua
  2. Sekretaris
  3. Bendahara; dan
  4. Bidang-bidang sesuai kebutuhan

Ayat (2) 

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik

Ayat (4) 

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

BAB VI : HUBUNGAN KERJA

Pasal (22)

Ayat (1)

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;

Ayat (2) 

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan Bersifat Koordinatif dan Konsultatif

Ayat (3) 

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat Kemitraan

BAB VIII : PEMBINAAN

Pasal 23

Ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Wajib Membina Lembaga Kemasyarakatan

Ayat (2)

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat Wajib Membina dan Mengawasi Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 24

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi;

  1. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan
  2. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan
  3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
  4. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan; dan
  5. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan

BAB VII : PENDANAAN

Pasal 29 

Pendanaan Lembaga Kemasyarakat Kelurahan Bersumber dari ;

  1. Swadaya Masyarakat
  2. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan
  3. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. Bantuan Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s